Jakarta (OnDTrack) :
Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang diwakili oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, didampingi Wakil Ketua I Novita Anakotta dan Wakil Ketua II Elviana. Agenda utama berfokus pada pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan perhatian khusus terhadap kinerja investasi nasional dan daerah sepanjang tahun 2025.
Kinerja Investasi Tumbuh, Tapi Pemerataan Jadi PR
Dalam pengantarnya, Ahmad Nawardi mengapresiasi capaian investasi nasional hingga Triwulan III 2025 yang telah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3 persen dari target nasional sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan 13,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Capaian ini menandakan kinerja positif dan efektivitas kebijakan hilirisasi pemerintah. Namun, tantangan besar masih terletak pada pemerataan, karena empat dari sepuluh provinsi tujuan investasi terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” ungkap Nawardi.
Ia menegaskan bahwa kualitas investasi perlu ditingkatkan agar tidak sekadar tumbuh secara nominal, tetapi juga menghadirkan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja merata di seluruh wilayah Indonesia. “Investasi harus menjadi jembatan keadilan ekonomi, bukan sekadar angka pertumbuhan,” tegasnya.
DPD RI Tekankan Pemerataan dan Keadilan Ekonomi
Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Evi Apita Maya, menyoroti belum meratanya persebaran investasi antarwilayah. Menurutnya, data yang tampak seimbang antara Jawa dan luar Jawa tidak sepenuhnya mencerminkan realitas lapangan.
“Daerah luar Jawa masih tertinggal dan membutuhkan kebijakan afirmatif seperti zona prioritas investasi, tax holiday, dan insentif daerah. DPD RI siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memperkuat implementasi kebijakan hilirisasi yang adil di seluruh daerah,” ujar Evi.
Sementara itu, Fahira Idris, Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, menyoroti pentingnya aspek sosial dan lingkungan, terutama terkait proyek waste to energy. “Mitigasi sosial harus dipastikan agar partisipasi masyarakat berjalan efektif. Banyak daerah belum siap secara teknis maupun SDM. Apakah Kementerian memiliki program capacity building bagi daerah?” tanyanya.
Dari Papua Selatan, Rudy Tirtayana turut menegaskan pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan dengan masyarakat lokal, khususnya di sektor perkebunan. “Kami menemukan perusahaan sawit di Papua Selatan yang tidak menjalankan kewajiban membangun kebun plasma. Kami minta Kementerian menegur perusahaan yang abai. Investasi harus berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya,” ujarnya tegas.
Kementerian Investasi Fokus pada Hilirisasi dan Reformasi Perizinan
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan bahwa pemerintah tengah fokus mempercepat perizinan usaha dan meningkatkan realisasi investasi untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang konsumsi rumah tangga sekitar 55 persen dan ekspor 16 persen. Karena itu, percepatan investasi menjadi penentu utama tercapainya target tersebut,” jelas Todotua.
Ia juga melaporkan bahwa realisasi investasi hilirisasi Januari–September 2025 telah mencapai Rp431,4 triliun, atau 30,1 persen dari total investasi nasional, dengan pertumbuhan 58,1 persen secara tahunan (year-on-year).
“Pemerintah kini memperluas basis hilirisasi ke sektor non-mineral seperti kelapa dan rumput laut, agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata di daerah,” tambahnya.
Todotua juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses perizinan berusaha melalui mekanisme fiktif positif, yang memberikan kepastian waktu pelayanan maksimal 28 hari kerja untuk 132 jenis layanan. Meski demikian, aspek teknis seperti AMDAL, KKPR, dan PBG tetap harus memenuhi regulasi sektoral yang berlaku.
Rapat kerja ini menegaskan arah baru kebijakan investasi nasional yang bukan hanya mengejar angka, tetapi juga keseimbangan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada daerah.
DPD RI berdiri sebagai mitra kritis sekaligus pengawal moral agar investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Karena pada akhirnya, investasi sejati bukan sekadar menanam modal, melainkan menumbuhkan harapan dan pemerataan.
Dalam napas kebangsaan yang sama, DPD RI terus menyalakan bara semangat pembangunan berkeadilan—karena Indonesia tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata.
)***
