Jakarta (OnDTrack) :
Metode desil yang selama ini menjadi rujukan utama dalam pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia kembali menuai kritik. Skema yang membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok ini dinilai belum mampu menangkap realita sosial secara utuh, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal tersebut menjadi sorotan tajam Anggota DPR RI dari Dapil NTT, dr. Stevi Harman, dalam Rapat Kerja bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang digelar pada Selasa (23/9/2025). Menurutnya, model pengelompokan desil tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Di NTT, konsentrasi kemiskinan menumpuk di lapisan terbawah. Masyarakat yang berada di desil 4, 5, bahkan 6, kenyataannya masih hidup dalam kondisi yang nyaris sama dengan desil 1 hingga 3,” tegas dr. Stevi.
Realita vs Statistik: Kesenjangan yang Nyata
Dalam praktiknya, pendekatan statistik yang mengasumsikan sebaran penduduk bersifat normal justru menimbulkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan sosial. Akibatnya, banyak keluarga yang secara kasat mata tergolong miskin, justru tidak terdaftar sebagai penerima bantuan karena “tersingkir” oleh angka.
“Banyak keluarga di desa yang bahkan kesulitan membeli kebutuhan pokok justru dikategorikan menengah. Hanya karena secara statistik mereka masuk desil 5 atau 6,” tambahnya.
Hal ini menjadi ironi yang menghambat efektivitas program-program perlindungan sosial pemerintah. Karena ketika data menjadi panglima, realita bisa jadi korban.
Indikator Teknis Dinilai Tak Mewakili Kehidupan Nyata
dr. Stevi juga mengkritisi indikator teknis yang selama ini digunakan sebagai dasar pengumpulan data oleh BPS. Aspek seperti jenis lantai, kepemilikan telepon rumah, dan akses listrik dinilai terlalu dangkal jika dijadikan acuan tunggal dalam menilai kesejahteraan rumah tangga.
“Ketika indikator yang sifatnya teknis dipaksa menjadi angka, maka potensi bias tidak terhindarkan. Akibatnya, masyarakat yang rentan kehilangan kesempatan memperoleh bantuan,” tegasnya.
Selain menyoal metode pengukuran, dr. Stevi turut menyoroti posisi krusial petugas BPS lapangan dalam menghasilkan data yang akurat. Namun sayangnya, para petugas tersebut masih bekerja dalam status yang belum pasti.
Ia pun mendorong pemerintah untuk mengangkat petugas BPS lapangan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kualitas dan kesinambungan data di masa depan.
“Dengan status yang lebih jelas, para petugas akan bekerja lebih optimal dan terlindungi, sekaligus menjamin data yang dihasilkan lebih akurat dan berkesinambungan,” ungkapnya.
Permasalahan kemiskinan di NTT bukan hanya soal angka, tetapi soal bagaimana data mampu merepresentasikan kehidupan nyata masyarakat. Kritik dari dr. Stevi Harman membuka mata bahwa pendekatan statistik harus lebih manusiawi, inklusif, dan relevan dengan kondisi daerah.
Sudah saatnya metodologi data direformasi, agar tidak sekadar menjadi alat pelabelan, tetapi benar-benar menjadi pijakan untuk keadilan sosial. Karena data yang tidak akurat bukan hanya menyesatkan, tapi juga bisa menyingkirkan mereka yang paling membutuhkan uluran tangan negara.
)***Jegegtantri/ Foto Istimewa
