PAPUA BARAT ! OnDtrack.com —
Gelombang keluhan pencari kerja (pencaker) lokal di Kabupaten Teluk Bintuni mengenai minimnya akses penyerapan tenaga kerja pada industri minyak dan gas bumi (migas) mendapat perhatian serius dari DPD RI. Senator asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, secara tegas mendesak pemerintah daerah dan operator industri—khususnya pada proyek LNG Tangguh dan Genting Oil Kasuri—untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta membuka transparansi proses seleksi ketenagakerjaan.
Aspirasi mendesak ini disuarakan langsung oleh perwakilan pencaker Orang Asli Papua (OAP), terutama masyarakat dari tujuh suku, serta generasi muda yang lahir dan tumbuh besar di Teluk Bintuni.
Kendati telah mengantongi ijazah formal, pengalaman kerja, dan sertifikat kompetensi yang selaras dengan kualifikasi lowongan, para pelamar lokal kerap terbentur proses seleksi yang dinilai kurang akuntabel.
“Investasi migas di Papua Barat harus menghadirkan manfaat nyata dan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat lokal. Kita tidak meminta standar kompetensi diturunkan. Yang kita tuntut adalah kesetaraan kesempatan, transparansi persyaratan, dan proses seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” ujar Filep Wamafma dalam keterangannya di Papua Barat, Jumat (16/10/2026).
Urgensi Buka-Bukaan Data dan Verifikasi Isu
Menanggapi laporan mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli), sistem “titipan orang dalam”, hingga ketidaksesuaian administrasi, Filep menegaskan pentingnya verifikasi objektif berbasis data hukum yang valid.
Ketidakjelasan mekanisme seleksi berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap kehadiran investasi skala nasional di daerah. Ia menggarisbawahi bahwa klaim persentase penyerapan tenaga kerja secara akumulatif belum mencerminkan realitas di lapangan.
Sebagai contoh, profil perusahaan BP per Januari 2025 mencatat bahwa sekitar 70 persen pekerja Tangguh LNG merupakan warga Papua—dengan target peningkatan hingga 85 persen pada 2029.
Namun, angka agregat tersebut belum membedakan secara terperinci berapa banyak porsi untuk pencaker asal Kabupaten Teluk Bintuni, masyarakat asli tujuh suku, maupun warga dari kampung-kampung di sekitar ring satu wilayah operasi.
Senator yang akrab disapa Pace Jas Merah ini merumuskan empat langkah taktis yang wajib dijalankan secara bersinergi oleh Dinas Tenaga Kerja dan pihak perusahaan:
No. Pilar Aksi Fokus Pelaksanaan
1 Evaluasi Audit Rekrutmen Menguji ulang mekanisme seleksi, validitas syarat administrasi, serta memberikan penjelasan transparan mengenai alasan ketidaklulusan pelamar.
2 Basis Data (Database) Terpadu Membangun sistem pendataan pencaker lokal terintegrasi yang mencatat latar pendidikan, sertifikasi, dan riwayat lamaran guna memetakan kebutuhan industri.
3 Penegakan Hukum & Anti-Pungli Memproses secara hukum setiap aduan pelanggaran, praktik titipan, maupun pungli melalui verifikasi bukti yang objektif.
4 Penguatan Kompetensi Berkelanjutan Menyelaraskan kurikulum pelatihan daerah dengan kualifikasi teknis industri migas agar pencaker lokal siap bersaing secara adil.
Kehadiran industri ekstraktif skala besar di Papua Barat tidak boleh menempatkan masyarakat lokal sekadar sebagai penonton di tanah kelahirannya sendiri. Penguatan kualitas sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan tata kelola investasi yang bersih, adil, dan transparan.
Melalui pengawasan ketat, diferensiasi masalah yang tepat—antara kendala kualifikasi dan indikasi penyimpangan—serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, keberadaan kekayaan alam Teluk Bintuni pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan sejati dan pekerjaan yang layak bagi generasi muda Papua.
)**Sanatawnee / Foto Ist.
