Yogyakarta (OnDTrack) :
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), GKR Hemas, menegaskan bahwa ulama perempuan memegang peran strategis dan menentukan dalam merespons berbagai persoalan sosial kebangsaan yang kian kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Halaqah Kubro di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jumat (12/12), sebuah forum nasional yang menjadi ruang konsolidasi gerakan ulama perempuan Indonesia.
Halaqah Kubro kali ini mengusung tema “Membumikan Spirit Keulamaan Perempuan untuk Peradaban Islam yang Ma’ruf, Mubadalah, dan Keadilan Hakiki”. Forum ini dihadiri jajaran pimpinan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), jaringan ulama perempuan lintas daerah, akademisi, serta peserta dari kelompok difabel tunanetra.
Kehadiran lintas latar belakang tersebut mempertegas wajah inklusif gerakan keulamaan perempuan Indonesia.
Dalam sambutannya, GKR Hemas menekankan bahwa gerakan ulama perempuan bukan hanya ruang intelektual dan spiritual, melainkan juga motor perubahan sosial yang berakar pada nilai keadilan dan kemanusiaan.
Menurutnya, suara dan pengalaman perempuan memiliki legitimasi setara dalam otoritas keagamaan Islam dan patut diakui sebagai bagian dari bangunan peradaban bangsa.
“Saya selalu percaya bahwa gerakan ulama perempuan Indonesia bukan sekadar gerakan keilmuan, tetapi gerakan peradaban. Pengalaman hidup perempuan adalah sumber pengetahuan keagamaan yang sah dan penting,” ujar GKR Hemas dengan nada tegas namun humanis.
Ia kemudian menguraikan tiga persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Pertama, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2024 mencatat 445.502 kasus, dengan kekerasan seksual, psikis, fisik, dan ekonomi sebagai bentuk paling dominan.
Kedua, kemiskinan perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, janda, dan pekerja informal yang memikul beban kerja perawatan tak terlihat namun sangat besar. Data UNDP menunjukkan perempuan menghabiskan waktu tiga kali lebih banyak untuk kerja domestik dibanding laki-laki.
Dan Ketiga, dampak bencana ekologis yang kian sering terjadi dan cenderung memberi tekanan lebih berat pada perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
“Ketiga persoalan ini menuntut pendekatan keagamaan dan kebijakan publik yang berpihak pada keadilan, memuliakan perempuan, dan berorientasi pada kemanusiaan,” ungkapnya.
GKR Hemas juga menilai KUPI memiliki posisi strategis sebagai mitra moral dan intelektual bangsa. Ia mendorong ulama perempuan untuk terus memperkuat kontribusi pemikiran dalam merumuskan perspektif keagamaan yang inklusif, responsif, dan relevan dengan realitas sosial.
“KUPI bukan sekadar gerakan moral, tetapi gerakan strategis bagi keberlanjutan bangsa,” tuturnya.
Menutup sambutannya, GKR Hemas berharap Halaqah Kubro semakin mempererat sinergi antara DPD RI dan jaringan ulama perempuan di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kerja-kerja keulamaan perempuan memiliki peran vital dalam menjaga nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial yang sejalan dengan amanat konstitusi serta arah legislasi nasional. Sebab, ketika suara perempuan dimuliakan, di sanalah peradaban menemukan denyut keadilannya yang paling hakiki.
*) Sanatawnee / Foto Ist
