Selayar (OnDTrack) :
Gema dukungan terhadap rencana pemekaran wilayah Kepulauan Selayar semakin bergema dari berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat maupun pemerintah daerah. Dukungan itu datang dari anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, yang menilai bahwa pemekaran menjadi langkah strategis dalam membuka akses pelayanan publik yang lebih adil dan merata, terutama bagi warga yang tinggal di pulau-pulau terluar.
Andi Waris Halid menegaskan, “Saya mendukung penuh pemekaran Kepulauan Selayar, termasuk rencana pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah. Dengan pemekaran, pelayanan akan lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih sangat terbatas. Ini langkah nyata menuju kemajuan daerah.”
Menurutnya, pemekaran harus tetap berpijak pada kajian administratif dan akademis yang matang, mulai dari analisis geografis, sumber daya alam, hingga kemampuan fiskal daerah induk.
“Pemekaran bukan sekadar perubahan administratif, tetapi harus benar-benar menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya menambahkan.
Sementara itu, Bupati Selayar Natsir Ali menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh upaya tersebut.
“Kami tidak ingin mempersulit proses ini. Kondisi geografis Selayar memang berat dan tantangan pelayanan publik sangat nyata. Pemekaran adalah solusi rasional untuk mempercepat pemerataan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat kepulauan,” tuturnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Selayar Mappatunru menyebut pemekaran sebagai keniscayaan pembangunan.
“Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat telah satu suara. Kajian awal para akademisi juga membuktikan bahwa Selayar layak dimekarkan secara geografis, fiskal, dan administratif,” ujarnya menegaskan.
Dari sisi masyarakat, suara dukungan datang dari Pulau Pasilambena, salah satu pulau terjauh di wilayah Selayar. Tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD, M. Syukri, menuturkan tantangan berat yang mereka hadapi setiap hari.
“Untuk mencapai pulau induk saja kami butuh waktu hingga 31 jam perjalanan laut. Bayangkan bagaimana sulitnya akses kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih. Pemekaran adalah harapan besar agar layanan itu bisa lebih cepat dan dekat,” ungkapnya penuh harap.
Kajian akademis dan administratif terkait pemekaran telah dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek sumber daya alam, jumlah penduduk, kesiapan fiskal kabupaten induk, serta dukungan dana pilkada dan kementerian keuangan. Proses ini juga mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, dan tokoh masyarakat Selayar, termasuk H. Andi Idris dan H. Onder Hidayat.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga, pemekaran Kepulauan Selayar diharapkan bukan hanya menjadi pemisahan administratif, tetapi menjadi lompatan strategis menuju pemerataan pembangunan, kesejahteraan, dan kemandirian daerah.
“Pemekaran bukan sekadar membagi wilayah, tapi menyatukan cita untuk melayani lebih dekat.”
)** AU/Jegegtantri / Foto: Istimewa
