Jakarta (OnDTrack) :
Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti kondisi keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang kini terbebani utang besar akibat proyek ambisius kereta cepat Jakarta–Bandung.
Proyek strategis nasional ini membawa dampak signifikan terhadap performa finansial perusahaan transportasi pelat merah tersebut.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu mengungkapkan kekhawatiran atas lonjakan utang PT KAI.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dan langkah taktis dari manajemen KAI dalam mengatasi beban keuangan agar tidak menimbulkan krisis jangka panjang.
“Kami khawatir masalah utang tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan PT KAI,” ujar Badikenita, senator asal Sumatera Utara, dengan nada serius namun membangun.
Meski demikian, apresiasi tetap diberikan terhadap kinerja PT KAI dalam pengembangan layanan perkeretaapian nasional. Komite II mencatat beberapa capaian signifikan, seperti penambahan armada, peningkatan kapasitas angkut, pengembangan gerbong khusus petani dan pedagang, serta inovasi digital dalam pembelian tiket.
“Kami acungkan jempol atas upaya nyata yang dilakukan PT KAI dalam meningkatkan pelayanan,” lanjutnya.
Fasilitas Ibadah dan Keamanan Jadi Sorotan Lanjutan
Dalam forum yang sama, Anggota DPD RI asal DI Yogyakarta, Hilmy Muhammad, menyoroti aspek kenyamanan spiritual penumpang.
Ia mengkritisi lokasi musala yang berada di gerbong restorasi karena ruang yang sangat terbatas.
“Musala di gerbong restorasi tidak nyaman, karena sempit sekali. Seharusnya musala mendapat ruang yang lebih layak dari sisi ukuran dan kenyamanan,” tegas Hilmy.
Sementara itu, Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Happy Djarot, mengangkat isu keselamatan pada jam-jam sibuk. Ia meminta PT KAI untuk segera menyusun strategi dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, khususnya dari wilayah penyangga Jakarta yang padat dan dinamis.
“KAI harus bisa mengantisipasi lonjakan penumpang yang bisa membahayakan keselamatan,” katanya dengan penuh perhatian.
PT KAI: Tantangan Terbesar Adalah Pemerataan Infrastruktur
Menanggapi beragam masukan tersebut, Wakil Direktur Utama PT KAI, Dody Budiawan, menjelaskan bahwa pemerataan infrastruktur perkeretaapian masih menjadi tantangan utama.
Hingga saat ini, jaringan kereta api masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera, dan sebagian Sulawesi.
“Untuk pembangunan jalur baru, pembebasan lahan masih menjadi tantangan besar, baik dari sisi biaya maupun waktu,” jelas Dody dengan gamblang.
Ia juga menyebut bahwa PT KAI tetap berkomitmen memperluas layanan ke wilayah lain secara bertahap, dengan mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang berkelanjutan.
PT KAI di Persimpangan Jalan, Saatnya Menjawab Tantangan dengan Aksi Nyata
Di tengah sorotan tajam dari DPD RI, PT KAI kini berada di persimpangan jalan. Antara tuntutan pelayanan maksimal, beban utang yang menekan, dan harapan masyarakat yang terus tumbuh.
Ini bukan sekadar soal proyek atau profit, tapi tentang masa depan transportasi publik Indonesia. Untuk itu, solusi bukan hanya pada angka dan laporan. Dibutuhkan langkah strategis, komunikasi terbuka, dan kemauan untuk berubah.
Sebab masa depan perkeretaapian Indonesia tak bisa ditunda. Saatnya KAI menjawab tantangan ini dengan aksi nyata, inovatif, dan berpihak pada rakyat.
Ketika jalur rel dibangun, semestinya harapan juga ikut mengalir.
)*** Sanatawnee / Foto Istimewa
