Jakarta.(OnDTrack) :
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan apresiasi atas langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengecam keras aksi kerusuhan dan penjarahan yang terjadi beberapa hari lalu.
Namun, di tengah apresiasi tersebut, Gus Hilmy—sapaan akrabnya—melontarkan kritik tajam: hingga hari ini, negara belum menunjukkan keseriusan dalam mengungkap dalang intelektual di balik peristiwa yang mengganggu stabilitas nasional tersebut.
“Saya menghargai sikap Presiden yang menolak kerusuhan dan menekankan pentingnya penegakan hukum serta reformasi kepolisian. Tapi rakyat butuh bukti nyata, bukan sekadar pernyataan moral. Jangan setengah hati. Ini sudah beberapa hari, pelaku lapangan ditangkap, tapi siapa otaknya? Belum jelas,” tegas Gus Hilmy dalam pernyataan resminya, Jumat (12/9).
Sebagai anggota Komite II DPD RI, Gus Hilmy menyoroti bahwa situasi ini tidak bisa dipandang ringan. Kapolri bahkan sudah menyebut ada indikasi makar, dan Presiden juga turut menegaskan hal tersebut. Namun publik belum melihat tindak lanjut konkret dari aparat keamanan.
“Kalau sudah ada laporan intelijen, kenapa tidak ditindaklanjuti secara serius? Kita bicara soal keamanan nasional, bukan isu sepele. Terorisme saja bisa cepat diungkap, mengapa untuk kasus ini seperti jalan di tempat? Ada apa sebenarnya?” ujarnya, penuh keprihatinan.
Ia menilai, kerusuhan dan penjarahan yang terjadi bukanlah aspirasi murni rakyat, melainkan bentuk provokasi yang sangat terstruktur. Oleh karena itu, tindakan tegas diperlukan agar tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan.
“Kalau Polri hanya mengejar pelaku di lapangan, maka hukum belum menyentuh akar masalah. Jangan sampai kasus ini lenyap begitu saja. Kerugian akibat pengrusakan fasilitas umum saja sudah lebih dari Rp1,2 triliun. Ini bukan angka kecil. Kapolri harus buktikan bahwa Polri bisa menuntaskan kasus ini,” imbuh Gus Hilmy.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Presiden bukan hanya kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan penuh untuk memastikan bahwa aparat hukum bekerja cepat, objektif, dan transparan.
“Apresiasi saya tetap ada untuk Presiden. Tapi sekarang saatnya tindakan, bukan retorika. Negara tidak boleh terlihat gamang menghadapi aktor-aktor yang mengancam kestabilan nasional. Jangan biarkan rakyat kecil jadi tumbal, sementara otak di balik layar bebas berkeliaran,” pungkasnya.
Pernyataan Gus Hilmy menjadi pengingat keras bahwa keadilan tidak boleh hanya menyentuh permukaan. Jika negara ingin membangun kepercayaan rakyat, maka setiap kasus besar harus diungkap hingga ke akar—tanpa kompromi. Reformasi bukan hanya soal wacana, tetapi aksi nyata di lapangan. Inilah momen ujian serius bagi aparat hukum dan ketegasan negara. Jangan biarkan keadilan kehilangan arah.
Mengedepankan suara rakyat, menyuarakan kebenaran. Jangan diam jika bangsa terancam.
)***Tjoek / Foto Istimewa
