Jakarta (OnDTrack) :
Pemutusan hubungan kerja massal di stasiun TV swasta jadi cermin krisis media arus utama, saat algoritma menggeser idealisme jurnalisme.
Pagi itu, lampu sorot menyinari dinginnya studio. Seorang penyiar olahraga berdiri kaku di depan kamera. Bukan karena gugup membawakan hasil pertandingan, tapi karena harus mengucapkan kata-kata yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya.
“Tak terasa inilah akhir perjalanan panjang Tayangan Olahraga Pagi selama hampir 12 tahun…”
Suaranya bergetar. Matanya berkaca. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu terdiam. Tak ada skrip yang bisa menyelamatkan keheningan itu. Kamera tetap merekam, menangkap momen pilu yang mengguncang seluruh kru.
Penyiar itu bukan satu-satunya. Ia mewakili ratusan karyawan di TV swasta nasional yang harus menyudahi kariernya karena kebijakan rightsizing—sebuah istilah korporat yang terdengar netral tapi menyakitkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja menyapu bersih berbagai lini: dari newsroom hingga tim teknis, dari marketing hingga programming.
Di ruang kontrol, operator terdiam. Produser mematung. Semua tahu: ini bukan sekadar efisiensi. Ini adalah akhir dari sebuah era.
Pemangkasan ini bukan keputusan tiba-tiba. Ia meletup dari tekanan yang sudah lama menggunung: penurunan belanja iklan, pemangkasan anggaran pemerintah, serta migrasi perhatian publik ke platform digital. Kombinasi itu membentuk badai sempurna yang menggoyang fondasi media arus utama.
Kebijakan rightsizing bukan hanya mengurangi jumlah karyawan. Ia mempersempit cakrawala informasi. Setiap jurnalis yang kehilangan tempat, berarti satu suara publik yang tak lagi terdengar.
Dulu, jurnalis bersaing lewat kedalaman laporan. Kini, mereka kalah oleh algoritma. Layar kaca dan feed digital lebih memilih konten yang menghibur daripada yang mengedukasi. Siapa pun yang menarik—entah jurnalis atau selebgram—bisa merebut perhatian tanpa harus turun ke lapangan.
Ironisnya, pemerintah ikut tergoda. Lembaga negara kini membanggakan media sosial internalnya yang “lebih hemat”. Padahal, seperti kata Noam Chomsky, “Cara paling cerdik membuat publik pasif adalah membatasi spektrum opini yang bisa diterima.”
Media Pilar Demokrasi
Ketika media independen melemah, ruang publik ikut menyusut. Demokrasi tanpa jurnalisme adalah tubuh tanpa aliran darah. Kita tidak bisa berharap pada narasi tunggal dari negara dan selebritas daring.
Masyarakat perlu sadar: media adalah infrastruktur demokrasi. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menopangnya—bukan hanya lewat ucapan, tapi lewat insentif nyata: keringanan pajak, dana hibah publik, hingga kampanye literasi informasi.
Namun, tanggung jawab bukan hanya di pundak negara. Dunia telah berubah, dan model lama tak bisa dipertahankan. Media harus bertransformasi—menjadi lebih ramping, mandiri, dan berakar pada komunitas. Jurnalisme harus hidup di mana pun kebenaran dibutuhkan, entah di kanal YouTube, podcast, atau buletin daring.
Para jurnalis yang tersingkir dari kantor bisa menjadi freelancer of truth. Mereka tetap bisa menyuarakan yang sunyi, meliput yang terpinggirkan, dan menyambung harapan yang terputus.
Kini, publik tak bisa lagi menjadi penonton pasif. Kita harus menjadi penjaga ruang informasi yang adil dan merdeka. Jika jurnalisme mati, maka yang menggantikannya adalah propaganda, hoaks, dan manipulasi.
Siaran itu mungkin berakhir. Tapi perjuangan untuk menjaga nurani publik harus terus disiarkan—dari mana saja, oleh siapa saja, selama masih ada yang peduli pada kebenaran.
)**Ist
