Jakarta (OnDTrack) :
Pusat Kajian dan Anggaran (Puskadaran) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menegaskan pentingnya kejelasan tata kelola, kewenangan, serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pesan itu mengemuka kuat dalam forum diskusi bersama Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I serta Founder dan CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Senin (17/11/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Kepala Puskadaran Setjen DPD RI, Sri Sundari, menilai forum ini menjadi ruang strategis untuk menghimpun aspirasi dari berbagai daerah. Masukan tersebut akan menjadi fondasi penyusunan rekomendasi kebijakan DPD RI agar program MBG lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, MBG bukan hanya soal memenuhi kebutuhan makan anak-anak sekolah, tetapi tentang memperkuat pondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.
“Program MBG ini bukan sekadar penyediaan makanan bergizi. Ini instrumen strategis untuk menekan stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, memperbaiki status gizi, sekaligus memberdayakan UMKM lokal. Karena itu, penguatan program membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, satuan pendidikan, pelaku usaha lokal, hingga masyarakat,” tegas Sri Sundari.
Di sisi lain, Direktur Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) Wilayah I, Harjito, menekankan bahwa konsistensi pengawasan di lapangan adalah kunci keberhasilan. Ia menegaskan bahwa setiap wilayah harus memastikan proses produksi hingga distribusi berjalan sesuai standar.
“Kami memastikan program MBG berjalan tepat sasaran dan tepat guna. Pelaksanaannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Founder dan CEO CISDI, Diah Satyani, memaparkan tantangan teknis yang masih membayangi pelaksanaan MBG, terutama terkait kejelasan kewenangan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Menurutnya, ketidakjelasan tersebut membuat sejumlah daerah mengalami hambatan dalam menyusun langkah implementasi yang komprehensif.
“Pengawasan harus memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta keterlibatan daerah dalam seluruh siklus perencanaan dan implementasi. Jika tata kelola diperkuat, barulah MBG memberi dampak nyata bagi kesehatan dan perkembangan anak,” jelas Diah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi menyeluruh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan penerima manfaat, terutama anak-anak yang berada dalam masa tumbuh kembang.
Melalui forum ini, Puskadaran Setjen DPD RI menegaskan komitmennya untuk terus menghimpun pandangan daerah, memperkuat koordinasi, serta memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis semakin terarah, adaptif, dan berdampak besar bagi masa depan Indonesia.
Program MBG bukan sekadar kebijakan gizi, tetapi investasi jangka panjang yang hanya akan berhasil jika tata kelola diperkuat dan kolaborasi dijaga.
Dari ruang Senayan, harapan itu kembali ditegaskan: Indonesia harus memastikan setiap anak mendapatkan hak atas gizi yang layak, demi masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh.
Dengan penguatan tata kelola, sinergi lintas sektor, dan komitmen yang konsisten, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi gerakan besar untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Semoga langkah hari ini menjadi pijakan kuat menuju masa depan yang lebih sejahtera dan inklusif.
)**Sanatawnee / Foto Ist
