Tarakan (OnDTrack) :
Langkah membangun masa depan bangsa kembali mendapat sorotan ketika Ketua PURT DPD RI Hasan Basri bersama jajaran pimpinan DPD RI dari bidang perekonomian dan unsur Sub Wilayah Sulawesi–Kalimantan meninjau langsung progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pengawasan mutu, kelestarian lingkungan, dan keadilan ekonomi untuk masyarakat sekitar ibu kota baru Indonesia.
Dalam pemaparan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, pembangunan IKN kini tidak lagi berada pada fase awal. Pembangunan resmi bergerak dari Tahap 1 (wilayah eksekutif) menuju pembangunan kawasan legislatif.
Proyek gedung-gedung lembaga negara seperti MK, MPR, DPR, dan DPD sedang berlangsung dan ditargetkan selesai pada 2028, sejalan dengan Inpres Presiden yang mengatur roadmap pembangunan IKN.
Komitmen Kelestarian Alam: Menanam untuk Nusantara
Sebagai simbol kepedulian terhadap lingkungan, rombongan DPD RI turut melakukan penanaman pohon endemik Kalimantan. Momen ini bukan sekadar seremoni, melainkan identitas perjuangan.
Hasan Basri, yang juga menjabat Ketua Kaukus Kalimantan DPD RI, menyampaikan dengan tegas bahwa kegiatan tersebut menjadi tradisi untuk meninggalkan jejak hijau di Nusantara.
“Penanaman ini menjadi langkah memastikan keberlanjutan lingkungan yang merupakan nilai utama dalam pembangunan IKN,” ungkap Hasan Basri.
Ia menegaskan bahwa konsep pembangunan IKN menargetkan penghijauan 60–70 persen kawasan, selaras dengan gagasan besar “Green Demokrasi” yang digaungkan Ketua DPD RI.
Fokus Pembangunan: Maju, Namun Tidak Abai pada Rakyat
DPD RI tetap memberikan dukungan penuh pada pembangunan IKN, namun disertai pesan pengawasan yang lebih ketat terhadap mutu dan pelaksanaan.
“Kami berharap ini benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitar. Kami juga menyampaikan perlunya pengawasan ketat agar pengerjaan sesuai mutu, tidak asal jadi,” tegas Hasan Basri.
Isu dampak langsung terhadap masyarakat lokal menjadi perhatian dalam pertemuan yang dihadiri Gubernur dan seluruh Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Timur. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa meskipun pembangunan fisik berjalan pesat, masyarakat sekitar belum optimal merasakan manfaat ekonomi karena akses utama ke IKN didominasi jalur tol.
Menanggapi hal ini, Basuki Hadimuljono memastikan bahwa ekonomi kerakyatan tidak akan dikesampingkan.
“Wilayah sekitar akan dibangun perekonomian kerakyatan seperti pasar yang bekerja sama dengan UMKM setempat,” janji Basuki.
Selain mandat nasional, IKN juga membawa harapan besar bagi daerah penyangga. Kalimantan Utara termasuk wilayah yang diharapkan akan merasakan multiplier effect akibat kedekatannya dengan pusat pemerintahan baru.
Hasan Basri menutup kunjungan dengan menegaskan dukungan penuh DPD RI terhadap pembangunan IKN:
“Semua produk yang dipakai untuk membangun juga merupakan produk dalam negeri. Kami berharap proyek ini selesai dengan baik dan tepat waktu demi kepentingan Republik ini,” tutupnya.
Pembangunan IKN bukan hanya tentang infrastruktur. Di dalamnya ada harapan untuk pemerataan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan arah baru perjalanan bangsa. Kehadiran DPD RI menandai bahwa Nusantara tidak sedang dibangun dalam diam, tetapi dikawal dengan teliti, dihijaukan dengan cinta, dan dirancang untuk generasi masa depan.
Ketika pemerintah, daerah, dan masyarakat bergerak dalam irama yang sama, Ibu Kota Nusantara bukan lagi sekadar gagasan — ia menjadi janji untuk Indonesia yang lebih adil, lebih hijau, dan lebih hidup.
Dan di titik itu, sejarah akan mencatat: kita hadir, mengawal, dan memastikan bahwa Nusantara dibangun untuk rakyat — bukan sebaliknya.
)**Sanatawnee. / Foto Ist
