Penajam Paser Utara (OnDTrack) :
Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi pusat perhatian nasional sebagai simbol koreksi arah pembangunan Indonesia setelah puluhan tahun terkonsentrasi hanya pada satu pulau. Dalam rapat kerja bersama Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Jumat (21/11), Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyuarakan urgensi paradigma baru pembangunan yang lebih adil, hijau, berkelanjutan, dan berpihak pada daerah.
Dengan nada tegas namun humanis, Tamsil mengingatkan bahwa pemindahan ibu kota tidak boleh dipahami sekadar pemindahan pusat administrasi negara, melainkan pergeseran nilai pembangunan menuju pemerataan yang menyentuh seluruh wilayah Indonesia.
“Spirit IKN harus mewakili arah baru pembangunan Indonesia, tetapi arah baru itu harus dibangun dengan disiplin fiskal dan prioritas yang jelas,” ungkapnya.
Tamsil menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pembangunan ibu kota yang tidak elitis dan tidak sekadar simbol kebesaran. IKN berdiri di wilayah ekologi penting Nusantara, sehingga pembangunan wajib menghadirkan dampak ganda bagi daerah sekitar dan kawasan timur Indonesia.
“IKN tidak boleh menjadi pulau pertumbuhan yang terisolasi. Tidak tumbuh sempit sebagai enclave, tetapi menjelma sebagai lokomotif pertumbuhan kawasan,” tegasnya.
Baginya, kehadiran IKN hanya bermakna jika mampu menciptakan pertumbuhan yang mengalir ke Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, hingga ke seluruh kawasan timur Indonesia. Pertumbuhan tidak boleh berhenti di pusat pemerintahan — pertumbuhan harus bergerak, menyebar, dan menghidupkan.
Asta Cita dan Peradaban Pembangunan yang Memuliakan Lingkungan
Dalam forum tersebut, Tamsil Linrung juga mengulas mandat ekologis yang melekat pada pembangunan IKN. “Pembangunan IKN harus memuliakan lingkungan dan menghadirkan pemerataan. Semangat ini adalah ruh Asta Cita,” ucapnya.
Ia kembali menekankan bahwa Kalimantan merupakan paru-paru besar Nusantara, sehingga setiap keputusan pembangunan harus menjaga hutan, sungai, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekologis.
“Kita berada di tanah yang memproduksi oksigen untuk Indonesia bahkan dunia. Karena itu, ekologi harus dihormati dalam setiap langkah pembangunan,” tambahnya.
IKN sebagai Momentum Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
Tamsil melihat bahwa desain IKN sebagai kota hijau, modern, dan terencana bukan hanya inovasi fisik, tetapi reformasi tata kelola pemerintahan nasional.
“Di IKN kita berharap pola kerja pemerintahan yang lebih sehat dan lebih beradab. Ini harus menginspirasi kota-kota di seluruh Indonesia,” jelasnya.
DPD RI, ditegaskannya, siap mengawal sinkronisasi antara pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai visi, tata kelola yang kuat, dan keberpihakan pada seluruh rakyat — bukan hanya kelompok tertentu.
Perkembangan Pembangunan: 3,9 Juta Pohon dan Kepastian Konstitusional IKN
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memaparkan capaian pembangunan yang tengah berjalan. Ia menyampaikan bahwa penanaman pohon telah menjadi gaya hidup IKN, sebagai representasi komitmen ekologis.
“Setiap dua minggu dilakukan penanaman pohon, dan hingga kini sebanyak 3,9 juta pohon telah ditanam di area 5.130 hektare,” jelas Basuki.
Selain itu, Basuki menegaskan bahwa IKN ditetapkan secara konstitusional sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, diperkuat melalui Perpres 79/2025.
“Perpres tersebut menandakan bahwa Presiden mengambil tanggung jawab konstitusional dan politik terhadap IKN,” tegasnya.
Rapat kerja ini diikuti 36 anggota DPD RI dari Subwilayah Timur I (Kalimantan–Sulawesi), para kepala daerah, dan jajaran Otorita IKN.
IKN bukan sekadar perpindahan pusat pemerintahan — ia adalah deklarasi arah baru pembangunan Indonesia. Visi ekologis bertemu dengan pemerataan ekonomi, reformasi tata kelola bertemu dengan harapan manusia yang ingin Indonesia tumbuh bersama, bukan tumbuh sendiri.
Dengan komitmen kolaborasi pusat–daerah, IKN bukan hanya membangun kota, tetapi membangun peradaban baru Indonesia — adil, hijau, inklusif, dan berpihak pada semua.
Bangsa besar tidak hanya menulis sejarah — ia membangunnya. Dan hari ini, sejarah itu sedang dipahat di tanah Nusantara.
)**Jegegtantri / Foto Ist
