Jakarta (OnDTrack) :
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda industri media di Indonesia mengusik nurani publik. Bukan hanya soal hilangnya mata pencaharian, tetapi juga menyentuh urat nadi demokrasi: kebebasan pers dan akses masyarakat terhadap informasi yang jujur dan berkualitas. Inilah yang menjadi sorotan tajam Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dialah Gus Hilmy—tokoh yang tak asing di dunia keulamaan, kini lantang bersuara demi keberlangsungan media nasional. Bagi pria yang juga Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini, krisis yang melanda para pekerja media bukan hanya bencana ketenagakerjaan, tetapi juga ancaman serius terhadap demokrasi yang sehat.
“Ketika media tumbang, ruang publik kehilangan suara yang independen. Yang terancam bukan hanya kehidupan mereka, tapi juga hak masyarakat atas informasi objektif dan berkualitas,” tegas Gus Hilmy dengan nada prihatin.
Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan jurnalis dan pekerja media kehilangan pekerjaan, sebagian besar karena penurunan pendapatan iklan dan tekanan disrupsi digital. Sementara publik masih bergantung pada media untuk mengakses kebenaran, justru para penyampai kebenaran itu kini tengah bergulat dengan ketidakpastian.
“Media bukan sekadar bisnis. Mereka adalah pilar demokrasi,” kata anggota Komite II DPD RI tersebut. Ia mengingatkan bahwa saat sektor media terpuruk, maka yang terpukul bukan hanya ekonomi, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pernyataan ini dilontarkan Gus Hilmy pada Sabtu, 4 Mei 2025, menyusul laporan PHK massal di beberapa perusahaan media nasional dan lokal dalam sebulan terakhir.
Fenomena ini tidak terbatas di ibu kota. Dari Jakarta hingga Yogyakarta, dari media nasional hingga lokal, keresahan tumbuh dan kepercayaan goyah. Dunia jurnalistik kini berjalan di atas bara, menanti uluran tangan negara.
Gus Hilmy mengusulkan langkah nyata: perlindungan negara dan stimulus untuk keberlangsungan media. Ia menyebut perlunya keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, hingga program digitalisasi untuk media kecil dan menengah. Tak hanya itu, ia juga mendorong media agar membangun diversifikasi usaha dan menjalin kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat seperti kampus, pesantren, dan UMKM.
“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan sosial. Negara dan masyarakat wajib hadir,” serunya penuh harap.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi media, terutama menjelang tahun-tahun politik yang rawan intervensi.
“Pers jangan hanya menjadi tukang stempel. Pers harus berani menggugat, mencerdaskan, dan menjadi ruang bagi pikiran-pikiran yang tak selalu sejalan dengan arus utama,” ujar Gus Hilmy.
Dalam wajah prihatin namun tetap penuh semangat, Gus Hilmy mengingatkan bahwa media bukan sekadar ruang berita. Ia adalah suara nurani bangsa. Bila suara itu hilang, maka gelaplah arah demokrasi. Di tengah gelombang PHK dan krisis eksistensial media, seruan ini menggaung: negara tak boleh abai. Saatnya hadir, bukan hanya mengatur, tapi juga melindungi.
)**Nawasanga
