Jakarta (OnDTrack) :
Dalam suasana yang penuh keprihatinan, Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, menyampaikan permohonan tegas dan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar bencana ekologis yang melanda Pulau Sumatera segera ditetapkan sebagai bencana nasional.
Seruan itu disampaikan Irman dalam siaran langsung Kompas TV bersama narasumber BNPB Puji Pujiono, dipandu Rosi Silalahi, Kamis (4/12). Dengan nada serius dan berlapis empati, Irman menegaskan bahwa skala bencana telah melampaui kemampuan pemerintah daerah.
“Pak Prabowo, sebagai warga dan sebagai senator Republik Indonesia, saya mohon, saya minta segera tetapkan status bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” tegasnya.
Skala Bencana Tidak Pernah Terjadi dalam Tiga Provinsi Sekaligus
Irman menyoroti bahwa sepanjang sejarah kebencanaan Indonesia, nyaris tak pernah terjadi bencana ekologis yang simultan melanda tiga provinsi sekaligus. Fakta ini menjadi alasan kuat perlunya penetapan status bencana nasional — agar koordinasi, komando, dan respons bisa dilakukan secara terpusat.
Ia menekankan bahwa aspirasi ini bukan suara tunggal, melainkan suara masyarakat Sumatera yang diwakili oleh 12 senator dari tiga provinsi, bahkan Ketua DPD RI pun sudah menyuarakan hal yang sama.
Irman mengungkapkan adanya perbedaan komando di lapangan yang berdampak pada lambatnya penanganan.
“Coba lihat. Antara Basarnas dengan BNPB aja di lapangan berbeda. Masing-masing instansi bekerja membawa kegiatan sendiri-sendiri. Tidak dalam satu komando,” ujarnya.
Koordinasi yang tidak menyatu ini menurutnya hanya bisa diperbaiki melalui penetapan status bencana nasional, sehingga seluruh sumber daya negara bergerak dalam satu kendali.
Rasa Keadilan untuk Sumatera: Sumber Daya Diambil Nasional, Maka Saat Bencana Harus Diperhatikan Nasional
Irman menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional adalah bentuk keadilan bagi masyarakat Sumatera.
“Status ini sangat-sangat penting. Kalau kita masih menganggap kita NKRI. Kalau nggak, kita di Sumatera merasa sumber daya di Sumatera menjadi milik nasional, tetapi giliran daerah ini bencana belum mendapat penanganan nasional,” pungkasnya.
Senator senior itu menjelaskan bahwa MUI dan sejumlah ormas Islam telah menyampaikan sikap yang sama — bahwa bencana Sumatera sudah pada level darurat nasional.
Irman menekankan bahwa isu ini semestinya dilihat sebagai isu kemanusiaan, bukan administratif.
“Banyak negara lain ingin membantu dalam rangka kemanusiaan. Kalau soal kemanusiaan, tidak lagi soal batas negara,” ungkapnya.
Bahkan Gubernur Aceh, Mualem, menyebut bencana ini sebagai “tsunami kedua”, dan sejumlah kepala daerah menyatakan sudah menyerah menghadapi kondisi di lapangan.
Penetapan Bencana Nasional Hadirkan Kepastian, Empati, dan Penanganan Jangka Panjang
Menurut Irman, ketika bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional, rakyat akan merasakan kehadiran negara secara penuh.
“Wah, ternyata kami diperhatikan. Penanganannya bukan ad-hoc saja, tetapi lebih medium dan long term. Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk semuanya,” jelasnya.
Dengan status nasional, pemulihan tidak hanya reaktif, tetapi terencana, terpadu, dan berkeadilan.
Di bagian akhir, Irman menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo memiliki empati dan kepedulian tinggi.
“Saya percaya Presiden Prabowo peduli. Mungkin informasi yang sampai ke beliau belum lengkap dan belum menunjukkan fakta yang sebenarnya. Itu problemnya.” tutupnya.
Seruan Irman Gusman bukan sekadar permohonan, tetapi alarm nurani yang menggema dari masyarakat Sumatera. Status bencana nasional menjadi kunci untuk memastikan negara hadir sepenuhnya, menyatukan komando, dan memulihkan tanah Sumatera dengan kecepatan dan kepastian.
)**Sanatawnee / Foto Ist
