Jakarta (OnDTrack) :
Ketahanan pangan bukan sekadar jargon. Ia adalah urat nadi kehidupan bangsa. Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) kembali menegaskan komitmennya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, yang digelar pada Selasa (16/9/25) di Gedung DPD RI.
Agenda ini membahas tajam permasalahan pupuk bersubsidi, kunci utama keberhasilan program swasembada pangan nasional.
Dipimpin Wakil Ketua I Komite II DPD RI, Angelius Wake Kako, rapat ini menyoroti ketimpangan antara kapasitas produksi pupuk nasional yang mencapai 14,5 juta ton per tahun dengan alokasi subsidi yang hanya sebesar 9,5 juta ton.
Ketimpangan ini dinilai berdampak serius terhadap daya beli petani, terutama petani kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
“Dengan anggaran Rp44 triliun, subsidi pupuk hanya bisa menjangkau sebagian kebutuhan. Sisanya, petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga selangit. Ini tentu memukul daya saing dan semangat petani,” tegas Angelius.
Hingga awal September 2025, data menunjukkan bahwa realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 5,08 juta ton, atau 53,3% dari alokasi tahunan.
Ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola dan pendistribusian yang lebih akurat dan tepat waktu, berkat pembaruan sistem serta integrasi digitalisasi di lapangan.
Tantangan Lapangan: Distribusi Tak Merata dan Administrasi Rumit
Meski pencapaian positif tercatat, Komite II DPD RI juga menyoroti beberapa masalah yang terus membayangi — mulai dari keterlambatan distribusi di daerah terpencil hingga persoalan administratif yang seringkali mempersulit petani kecil.
Padahal, PT Pupuk Indonesia telah menunjuk 226 distributor dan lebih dari 2.000 kios resmi yang tersebar di 14 provinsi kawasan Indonesia Timur.
Namun, disparitas distribusi tetap mencuat, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit.
Lima Pilar Strategis Pupuk Indonesia: Inovasi Menuju Ketahanan
Di sisi lain, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan strategi menyeluruh melalui lima pilar utama ; Fokus pada pelanggan, Riset dan inovasi, Keunggulan operasi dan rantai pasok, Optimalisasi bahan baku, dan Keberlanjutan dan ekonomi sirkular.
Tahun 2025, alokasi pupuk subsidi telah ditetapkan sebanyak 9,03 juta ton, dengan rincian: Urea: 4,6 juta ton, NPK: 4,2 juta ton, NPK Kakao: 147 ribu ton, dan Pupuk Organik: 500 ribu ton.
Harga eceran tertinggi (HET) pun telah disesuaikan dan ditetapkan sebagai berikut: Urea: Rp2.250/kg, NPK: Rp2.300/kg, NPK Kakao: Rp3.300/kg, serta Pupuk Organik: Rp800/kg.
Per 31 Agustus 2025, stok pupuk subsidi nasional mencapai 233.599 ton, dengan distribusi aktif di Indonesia Timur sebesar 3.995 ton. PT Pupuk Indonesia juga telah memperkuat jaring distribusi dengan menunjuk 2.144 kios pengecer resmi (PPTS).
Digitalisasi Akses Subsidi: Solusi untuk Transparansi dan Efisiensi
Senator Sumatera Barat, Muslim Yatim, menyoroti minimnya informasi di kalangan petani tentang cara mendapatkan pupuk subsidi, terutama di daerah seperti Kota Solok yang dikenal sebagai lumbung beras Sumatera Barat.
Merespons hal ini, Rahmad Pribadi menjelaskan mekanisme terbaru: “Petani harus terdaftar dalam kelompok tani (poktan) dan menyusun E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Data tersebut kemudian diserahkan ke penyuluh pertanian untuk diinput ke sistem. Setelah terverifikasi, petani bisa menebus pupuk bersubsidi cukup dengan KTP di kios resmi menggunakan aplikasi seperti i-Pubers,” jelas Rahmad.
Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah mengusulkan kenaikan anggaran pupuk subsidi dalam RAPBN 2026 sebesar Rp2,71 triliun, menjadi total Rp46,86 triliun. Diharapkan, tambahan anggaran ini akan memperluas jangkauan program serta memperkuat pilar ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Wakil Ketua II Komite II, Abdul Waris Halid, menutup rapat dengan komitmen jelas: “Kami akan terus mengawal kebijakan pupuk agar benar-benar berpihak pada petani kecil. Pupuk subsidi harus tepat sasaran, tepat waktu, dan terjangkau. Karena kesejahteraan petani adalah pondasi kokoh ketahanan pangan kita,” pungkasnya.
Ketika kebijakan bertemu kebutuhan nyata di lapangan, di sanalah solusi menemukan bentuk. RDP ini menjadi momen penting untuk menyatukan langkah: negara hadir, petani bergerak, dan pangan Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Ketahanan pangan bukan lagi impian—ia kini dalam genggaman.
Karena ketika petani tersenyum, bangsa pun berdaulat.
)**Sanatawnee / Foto Istimewa
