Jakarta (OnDTrack) :
Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menegaskan bahwa efisiensi anggaran dalam APBN bukan berarti kinerja Kementerian Kehutanan boleh menurun. Penegasan ini disampaikan saat pembahasan Program Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).
Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, menyampaikan bahwa kesinambungan antara program tahun 2025 dan 2026 harus menjadi perhatian utama demi tercapainya target nasional. Ia menggarisbawahi pentingnya kontinuitas dalam pelaksanaan program kehutanan.
“Program tahun depan tidak bisa berdiri sendiri. Harus menjadi kelanjutan dari program yang sedang berjalan. Fokus dan konsistensi adalah kunci agar hasilnya nyata,” tegas Badikenita Sitepu.
Aspirasi Daerah, Wajah Indonesia
Angelius Wake Kako, Wakil Ketua Komite II DPD RI, menambahkan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah wajib menyuarakan aspirasi seluruh provinsi. Ia meminta Kementerian Kehutanan membuka ruang selebar-lebarnya untuk menampung dan menindaklanjuti masukan dari daerah.
“Saya minta menteri benar-benar dengarkan suara daerah. Ini bukan sekadar data, tapi wajah nyata Indonesia,” kata Angelius.
Wakil Ketua Komite II lainnya, La Ode Umar Bonte, menyoroti persoalan serius: maraknya perusahaan tambang yang masuk ke kawasan hutan, terutama di Sulawesi Tenggara dan daerah lainnya.
“Negara dirugikan. Ini harus ditindak serius. Direktorat Penegakan Hukum di Kementerian harus hadir sebagai garda depan,” tegas La Ode Umar.
Sementara itu, A. Abd. Waris Halid menekankan pentingnya pengawasan dan pencegahan terhadap deforestasi dan illegal logging yang masih marak.
“Satgas pengawasan harus diperbanyak. Pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan ketika kerusakan sudah terjadi,” ujarnya.
Respons Cepat Menteri Kehutanan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa kementeriannya akan segera menindaklanjuti masukan dari para senator. Ia berkomitmen untuk membenahi tata kelola kehutanan dengan pendekatan yang terukur dan transparan.
“Kami tidak hanya mencatat, tapi akan segera bergerak. Setiap perkembangan akan kami laporkan secara berkala,” tukas Raja Juli.
Rapat kerja ini ditutup dengan penekanan terhadap prioritas program tahun 2026 yang mencakup: Agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan energi ; Pemulihan ekosistem kawasan konservasi ; Penetapan hutan adat ; Rehabilitasi hutan dan lahan ; Implementasi kebijakan One Map Policy ; dan Penegakan hukum dan tata kelola berbasis data akurat.
“Kita butuh peta tunggal, data kuat, dan sistem yang tidak tumpang tindih. Pengelolaan hutan harus berbasis bukti, bukan asumsi,” tutup Badikenita.
Di tengah tantangan efisiensi dan keterbatasan anggaran, semangat menjaga hutan Indonesia tak boleh surut. Hutan bukan sekadar bentang alam—ia adalah warisan, pelindung, dan masa depan.
Maka, komitmen terhadap keberlanjutan dan tata kelola yang baik bukan pilihan, tapi keharusan nasional. DPD RI dan Kementerian Kehutanan sepakat: Hutan Indonesia harus dijaga, bukan hanya dipetakan.
)**Mas / Sanatawnee / Foto Istimewa
