Sentul (OnDTrack) :
Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola anggaran yang profesional dan akuntabel. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggaran Fungsi Pendidikan tentang Hibah dan Mekanisme Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2025,
Unhan RI menegaskan pentingnya penguatan kapasitas teknis seluruh satuan kerja agar selaras dengan tuntutan regulasi serta arah pembangunan nasional di bidang pendidikan pertahanan.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan Unhan RI, Mayor Jenderal TNI Dr. R. Nugraha Gumilar, M.Sc., bertempat di Aula Serbaguna Gedung Auditorium Kampus Bela Negara, Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (03/12/2025).
Penguatan Sinergi dan Transparansi: Arahan Strategis Unhan RI
Dalam sambutannya, Mayjen TNI Dr. R. Nugraha Gumilar menegaskan bahwa pengelolaan hibah dan mekanisme PPK harus berjalan adaptif, transparan, dan terukur. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta sekaligus memberikan lima penekanan strategis untuk seluruh subsatker, yakni:
Penguatan koordinasi lintas unit agar setiap proses berjalan presisi.
Dorongan inovasi dan pengembangan teknologi dalam pengelolaan anggaran.
Optimalisasi sumber daya dan anggaran demi efektivitas kinerja institusi.
Penerapan transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan administrasi.
Kesiapan matang tiap unit kerja untuk menjaga citra positif Unhan RI sebagai institusi pertahanan berkelas dunia.
Arah kebijakan ini menjadi dasar penting bagi proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025.
Materi Teknis DJPb: Penguatan Pemahaman Regulasi dan Prosedur
Bimtek ini menghadirkan dua narasumber dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kepala Kanwil DJPb Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, S.E., Ak., M.S.E., CA. dan Kepala Seksi PPA IA, Mochamad Sofani, S.Sos., M.M.
Pada sesi pemaparan materi, Fahma Sari Fatma membahas konsep dasar Keuangan Negara, mekanisme pelaksanaan anggaran, serta kewajiban prosedural satuan kerja dalam pengajuan dan penindaklanjutan tagihan. Penjelasan ini menjadi fondasi bagi setiap peserta untuk memahami alur anggaran yang benar dan sesuai regulasi.
Sementara itu, Mochamad Sofani mengulas secara detail Kebijakan Registrasi Hibah, meliputi: definisi dan prinsip pengelolaan hibah yang transparan, ketentuan akuntabilitas, proses registrasi hibah melalui sistem SEHATI,.hingga mekanisme pemutakhiran, pembatalan, dan penutupan hibah.
Materi ini memberi peserta wawasan menyeluruh tentang bagaimana hibah harus dikelola secara profesional dan terstruktur.
Pemahaman Komprehensif bagi Seluruh Peserta
Melalui rangkaian pemaparan tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas, jelas, dan terarah mengenai tata kelola hibah serta mekanisme anggaran yang sesuai regulasi.
Bimtek ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pendidikan Unhan RI di tahun 2025—lebih efektif, lebih tertib, dan lebih menumbuhkan kepercayaan publik.
Dengan Bimtek ini, Unhan RI tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi bergerak lebih jauh: membangun sistem pengelolaan anggaran yang tangguh, berstandar nasional, dan berwawasan masa depan.
Inilah langkah nyata dalam menjaga integritas institusi sekaligus memperkuat fondasi pendidikan pertahanan Indonesia yang semakin relevan, modern, dan berdampak.
)***Git / Foto Ist.
