Jakarta (OnDTrack) :
Di tengah dinamika sosial yang kompleks, solusi terbaik bukanlah yang memaksa, tapi yang mengajak. Perlu ruang diskusi yang luas, pendekatan yang berempati, dan keputusan yang berlandaskan ilmu dan hati nurani. Karena masa depan bangsa dimulai dari keluarga yang sehat, berpendidikan, dan dihargai hak pilihnya.
Bayangkan jika harapan mendapat bantuan untuk menghidupi keluarga, justru harus dibayar dengan prosedur medis permanen. Itulah yang kini ramai diperbincangkan di Jawa Barat. Sebuah wacana yang mengundang rasa heran, sedih, dan juga kemarahan—terutama dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan wacana kontroversial: vasektomi sebagai syarat bagi warga untuk mendapatkan bantuan sosial senilai Rp500.000. Alasannya? Demi menekan laju pertumbuhan penduduk. Tapi benarkah cara ini paling tepat di tengah dinamika zaman dan kehidupan masyarakat saat ini?
Salah satu suara kritis datang dari Dr. Murtiman, SH, Wakil Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. Dalam pandangannya, niat baik sang gubernur memang ada, tetapi cara yang digunakan dinilai terlalu konvensional dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kekinian.
“Maksud baiknya memang ada. Tapi konvensional. Tidak sesuai dengan era teknologi saat ini,” ungkapnya tegas namun tetap tenang.
Menurut Murtiman, pendekatan semacam itu mengabaikan sisi kemanusiaan serta dinamika sosial masyarakat. Apalagi jika syarat vasektomi itu dibebankan kepada pihak laki-laki secara sepihak, tanpa pertimbangan menyeluruh dan diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten.
Murtiman membandingkan wacana ini dengan program keluarga berencana (KB) yang dijalankan di masa Orde Baru oleh BKKBN. Meskipun saat itu sosialisasinya masif, pendekatan yang digunakan jauh lebih inklusif dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
Wacana vasektomi kali ini, menurutnya, seolah berjalan sepihak dan tidak manusiawi. Sebuah pendekatan yang menurutnya perlu direvisi dengan melibatkan pihak-pihak profesional, seperti Dinas Kesehatan dan institusi medis lainnya.
Pendekatan Lebih Komprehensif
Sebagai seorang akademisi, Murtiman menekankan pentingnya pendekatan edukatif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Daripada memaksa, lebih baik memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kualitas keluarga—bukan hanya kuantitas.
“Coba libatkan pihak terkait, misalnya dinas kesehatan. Dunia kedokteran sekarang sudah jauh berkembang. Masih banyak cara selain vasektomi,” jelasnya.
Lebih jauh, Murtiman menghubungkan isu ini dengan peran pendidikan. Menurutnya, jika generasi muda Indonesia dididik dengan baik, maka persoalan sosial dan ekonomi pun akan lebih mudah diatasi.
Ia pun menegaskan bahwa Universitas Ibnu Chaldun siap berkontribusi dalam mencetak generasi unggul. Dengan beragam fakultas yang disiapkan untuk menjawab tantangan dunia kerja, pendidikan bisa jadi solusi jangka panjang.
“Karena program pendidikan di Universitas Ibnu Chaldun dirancang untuk dunia kerja. Nantinya mereka sudah siap terjun dengan keahlian yang dimiliki,” ujarnya penuh optimisme.
Masyarakat Merespons
Wacana vasektomi sebagai syarat bansos ini jelas menyentuh banyak lapisan masyarakat. Bukan hanya soal kebijakan, tetapi soal martabat, pilihan hidup, dan masa depan generasi. Maka yang diperlukan sekarang bukan sekadar kritik, melainkan dialog terbuka dan solusi alternatif yang lebih manusiawi.
Masyarakat butuh kebijakan yang adil dan solutif—bukan instruksi sepihak yang mengorbankan hak-hak dasar manusia.
Tetap ikuti berita-berita seputar kebijakan sosial dan suara publik hanya di kanal ini. Suara Anda penting. Mari terus bersuara untuk kebijakan yang lebih manusiawi dan membangun.
)**Nawasanga
