Jakarta (OnDTrack) :
Pemerintah resmi meluncurkan Paket Ekonomi 8+4+5 dengan total anggaran Rp16,23 triliun sebagai strategi fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.
Menanggapi hal ini, Ketua Komite IV DPD RI, Senator H. Ahmad Nawardi, S.Ag, menyampaikan komitmen kuat untuk mengawal realisasi program agar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata, khususnya di wilayah yang selama ini kurang terjangkau pembangunan—seperti desa, pesisir, dan daerah tertinggal.
Sebagai komite yang fokus pada bidang keuangan negara, APBN, perpajakan, dan kebijakan fiskal, Komite IV DPD RI menilai bahwa anggaran stimulus sebesar Rp16,23 triliun bisa menjadi game changer jika dikelola dengan benar.
“Angka itu mungkin kecil jika dibandingkan Produk Domestik Bruto, tapi dampaknya bisa luar biasa bila tepat sasaran,” tegas Senator Nawardi.
Menjawab Tantangan Ekonomi Daerah dengan Solusi Nyata
Senator Nawardi memuji arah kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada insentif fiskal dan perlindungan sosial. Program seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final 0,5% untuk UMKM, serta bantuan pangan dan sosial bagi pekerja informal, disebut sebagai langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi lokal dan menahan laju inflasi di tengah tekanan global.
“Fokus kami bukan hanya bagaimana program ini terlihat bagus di atas kertas. Tapi bagaimana rakyat di desa, nelayan di pesisir, dan UMKM di pelosok bisa benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Nawardi dengan tegas.
Paket ekonomi ini juga menyentuh sektor riil melalui program padat karya tunai, replanting perkebunan rakyat, revitalisasi tambak, hingga modernisasi kapal nelayan.
Menurut Nawardi, keberhasilan program-program ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah secara menyeluruh.
“Ini bukan hanya soal pembangunan ekonomi, tapi soal keadilan sosial dan keberlanjutan, agar ekonomi kita tidak timpang hanya bertumpu di kota besar,” tambahnya.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Keberhasilan
Senator asal Jawa Timur ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran harus diperkuat, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun DPD RI. Koordinasi antar-kementerian dan antar-level pemerintahan sangat diperlukan untuk memastikan distribusi manfaat secara merata.
“Peran kami di DPD RI adalah sebagai penjaga agar APBN tidak bocor, tidak salah sasaran, dan memberikan hasil maksimal. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati,” tegas Nawardi.
Salah satu poin krusial dari paket ini adalah perpanjangan sejumlah insentif hingga tahun 2026, termasuk bagi pelaku UMKM.
Nawardi menyambut baik kebijakan ini, seraya mengingatkan bahwa keberlanjutan program harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala agar tidak menjadi beban fiskal di masa depan.
“Yang dibutuhkan UMKM adalah kepastian. Dengan perpanjangan insentif, mereka bisa menyusun rencana usaha yang lebih matang dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dari Stimulus ke Solusi
Di tengah tantangan global dan ketimpangan pembangunan yang masih terasa, Paket Ekonomi 8+4+5 adalah momentum emas untuk melakukan transformasi ekonomi nasional—dari pusat hingga ke pelosok.
Namun, tanpa pengawasan, tanpa transparansi, dan tanpa keberpihakan nyata, angka-angka triliunan rupiah itu akan jadi sia-sia.
Sebagai Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal, menilai, dan menyuarakan kepentingan rakyat, demi memastikan bahwa setiap rupiah dari stimulus ini menjadi solusi, bukan sekadar janji.
“Pertumbuhan ekonomi sejati bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita memperbaiki hidup rakyat dari ujung negeri hingga ke tengah kota.”
Indonesia tidak kekurangan rencana. Yang dibutuhkan adalah pelaksanaan yang berdampak, pengawasan yang tegas, dan suara yang setia berpihak kepada rakyat. Dan itulah yang akan terus kami perjuangkan.
)*** Jegegtantri
